Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan

            Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan, Moenir  H.A.S. (2001 : 88) mengemukakan faktor-faktor sebagai berikut:

1.      Kesadaran pejabat dan pegawai terhadap tugas

            Faktor kesadaran mempengaruhi pelayanan karena kesadaran ini menunjukan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yang merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, dan ketetapan hati. Dengan kesadaran ini maka diharapkan para pejabat dan pegawai melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas, sungguh-sungguh dan disiplin.

2.      Peraturan dan Disiplin Pegawai

            Faktor peraturan merupakan faktor yang sangat penting di dalam segala tindakan dan perbuatan seseorang.

            Makin maju dan majemuk suatu organisasi, maka makin besar peranan peraturan sehingga dengan sendirinya peraturan harus dipatuhi dan diawasi agar mencapai sasaran sesuai dengan maksudnya.

3.      Organisasi

            Faktor organisasi mempengaruhi pelayanan karena dalam organisasi ini terdapat manusia yang mempunyai watak dan kehendak yang kompleks. Oleh karena itu organisasi yang dimaksud di sini adalah pada peraturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.

4.      Pendapatan

            Faktor yang ke empat adalah faktor pendapatan dimana apabila faktor ini tidak diperhatikan bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan fisik minimum, maka akan menimbulkan keresahan dan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan terpaksa melakukan pekerjaan tambahan di luar bidang tugasnya, agar terpenuhi kebutuhan hidupnya.

5.      Keterampilan Pegawai    

            Selanjutnya faktor keterampilan pegawai juga mempengaruhi kualitas pelayanan karena pada umumnya para pegawai yang mempunyai keterampilan inilah yang sehari-hari menjalankan tugas di bidang pelayanan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan keterampilan yang memadai, maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak.

6.      Sarana pelayanan

            Sedangkan faktor terakhir adalah faktor sarana pelayanan. Faktor ini mempengaruhi kualitas pelayanan karena merupakan alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu, sarana pelayanan juga mempunyai fungsi untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menimbulkan kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, dan menimbulkan perasaan kepuasan.

Pengertian Pelayanan

Menurut Munir, H.A.S. (2001 : 17) berpendapat :

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

               Berdasarkan pendapat tersebut di atas terlihat bahwa proses yang dimaksudkan di sini adalah terbatas dalam kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesenambungan, meliputi seluruh kehidupan manusia dalam organisasi.

               Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum adalah :

Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

               Dari pengertian tersebut dapat diberikan penjelasan bahwa pelayanan umum itu pelayanan yang  diberikan oleh instansi-instansi pemerintah pusat maupun daerah dan BUMN maupun BUMD kepada seluruh masyarakat, baik yang berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan perundang-udangan.

            Selanjutnya, berdasarkan atas kedua pendapat tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa pengertian pelayanan ialah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

            Dalam penelitian tentang kualitas pelayanan pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat, yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dibidang teknis dan administrasi, sehingga instansi/masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Indikator-Indikator Disiplin

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1991 : 213) Indikator-indikator kedisiplinan yaitu :

1.   Tujuan Pekerjaan dan Kemampuan Pegawai

            Tujuan pekerjaan dalam suatu organisasi harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang  bagi kemampuan pegawai.

            Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada seorang pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan berdisiplin. Apabila pekerjaan itu diluar kemampuan pegawai, maka kesungguhan dan kedisiplinan pegawai menjadi rendah. Misalnya : pekerjaan untuk pegawai yang berpendidikan SLTP ditugaskan kepada pegawai yang berpendidikan Sarjana atau sebaliknya. Jelas pegawai yang bersangkutan kurang berdisiplin dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

2.   Daftar Hadir

            Sebagai konsekuensi ketentuan jam kantor, maka kehadiran pada pegawai dapat diketahui dari daftar hadir, yang harus diisi secara tertib, jujur dan terawasi serta terkelola dengan baik. Dengan demikian daftar hadir merupakan piranti pembuktian sebagai pemenuhan kewajiban dalam mentaati ketentuan jam kerja. Kemudian dari daftar hadir tersebut dapat diketahui kehadiran pegawai setiap harinya, kertelambatan datang atau pulang lebih awal, atau bahkan tidak termasuk kantor.

3.   Teladan Pimpinan

            Teladan pimpinan berperan dalam menentukan disiplin pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.

            Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin yang baik, jujur dan adil, serta sesuai antara kata dan perbuatan. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani oleh bawahannya.

4.   Balas Jasa

            Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai, karena balas jasa akan meberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan terhadap pekerjaan semakin baik, maka kedisiplinan pegawai juga akan semakin baik. Untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai yang baik, maka balas jasa ini harus disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan kepada pegawai, karena kedisiplinan pegawai tidak akan baik, apabila balas jasa yang mereka terima kurang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan kebutuhan keluarganya.

5.   Keadilan

                        Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Apabila keadilan dijadikan dasar kebijaksanaan pimpinan dalam pemberian balas jasa atau hukuman, maka akan merangsang terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik.

6.   Pengawasan Melekat

            Pengawasan melekat (waskat) adalah tindakkan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan disiplin pegawai, karena dengan waskat ini berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya.

7.   Sanksi Hukum

            Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Karena dengan sanksi hukuman, pegawai akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan organisasi. Berat/ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik/buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai. Sanksi hukuman itu jangan terlalu berat atau ringan supaya hukuman itu tetap mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya.

8.      Hubungan Kemanusiaan

            Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara semua pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu organisasi. Hubungan-hubungan itu baik bersifat vertikal maupun horizontal hendaknya harmonis. Jika tercipta hubungan kemanusiaan yang serasi, maka terwujud lingkungan dan suasana kerja yang nyaman, hal ini akan memotivasi kedisplinan yang baik pada organisasi tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin

              Lebih lanjut Soegeng Prijodarminto (1994 : 2) mengemuka-kan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain faktor lingkungan (sosial budaya), ekonomi (kesejahteraan), pendidikan, kelembagaan (organisasi), dan kepemimpinan.

             Faktor lingkungan dapat mempengaruhi karena disiplin itu lahir, tumbuh, dan berkembang dari sikap seseorang di dalam sistem nilai budaya yang telah ada dalam masyarakat. Perpaduan antara sikap dan nilai budaya yang menjadi pengarah dan pedoman manusia akan mewujudkan sikap mental berupa perbuatan atau tingkah laku.

    Faktor ekonomi juga mempengaruhi disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena apabila faktor ekonomi seperti kesejahteraan melalui gaji dan jaminan sosial yang lain tidak terpenuhi, maka disiplin yang terwujud merupakan disiplin yang semu dan akan mudah lenyap.

    Sedangkan faktor pendidikan mempengaruhi disiplin Pegawai Negeri Sipil karena disiplin akan dapat terwujut melalui pembinaan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan yang tertanam sejak usia muda sehingga semakin lama semakin kuat menyatu dalam dirinya dengan bertambahnya usia.    Faktor lain yang mempengaruhi disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah faktor kelembagaan (organisasi). Apabila seseorang menjadikan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka pada hakekatnya segala tingkah lakunya telah menyatu, melekat pada kelompok atau organisasi atau instansi dimana ia bertugas.

    Faktor selanjutnya yang mempengaruhi disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah faktor kepemimpinan. Usaha untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil menjadi manusia yang berperan sebagai abdi negara, aparatur negara, dan abdi masyarakat merupakan beban tugas yang berat bagi pimpinan instansi. Oleh sebab itu, sikap disiplin ini pertama-tama harus ditunjukkan pada pimpinan, karena akan sulit menegakkan sikap disiplin apabila para pimpinan sendiri tidak menunjukkan sikap disiplin.

Pengertian Disiplin

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan (1991 : 212) berpendapat :

 Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan perusahaan  dan norma-norma sosial yang berlaku.

Sedangkan menurut Soegeng Prijodarminto (1994 : 23) berpendapat bahwa :

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau tertetiban.

            Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian disiplin adalah ketaatan seseorang terhadap peraturan dan norma yang berlaku.

            Ketaatan tersebut ditunjukkan melalui perbuatan dan tingkah lakunya. Sikap dan perilaku yang demikian ini dapat timbul atas kesadaran sendiri atau melalui proses pembinaan, baik pembinaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan dari keteladanan dari lingkungannya.

            Titik sentral pembinaan di sini adalah terletak pada pembinaan sumber daya manusia (pegawai). Pegawai merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi di samping unsur lainnya yang bersifat materi seperti mesin-mesin, metode kerja, dan unsur lainnya. Unsur-unsur yang bersifat materi akan memberikan manfaat bagi organisasi jika pegawai yang ada dalam organisasi merupakan pegawai yang potensial.

            Berkaitan dengan adanya disiplin yang merupakan ketaatan ini maka kelancaran proses kerjasama diantara pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi akan dapat tercapai dengan baik.
            Kemudian agar tata tertib dijalankan, maka pembinaan disiplin pegawai dapat juga berupa hukuman. Pemberian hukuman disini dimaksudkan untuk meberikan bimbingan dan pembinaan bagi pegawai, dalam menciptakan tata tertib di lingkungan organisasi. Karena dengan tata tertib yang baik, maka semangat kerja, efisiensi dan efektifitas kerja akan meningkat yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Proses Pembangunan Kota

            Defenisi mengenai pembangunan dapat kita temukan di berbagai kepustakaan dengan mudah, baik itu di kepustakaan dalam maupun luar negeri. Banyak perbedaan defenisi tentang pembangunan, baik yang hanya menyangkut satu sektor saja, seperti pembangunan ekonomi, maupun yang multisektoral.

            Untuk sampai pada suatu defenisi dapat ditinjau dari beberapa pendapat tentang pembangunan antara lain:

1.      Pembangunan adalah pertumbuhan yang didasarkan atas konsep kapitalis.

2.      Pembangunan adalah ketergantungan antara manusia, manusia dengan bumi, dan bumi dengan manusia dari saat ke saat.

3.      Pembangunan adalah proses penentuan tujuan alokasi dana, dan penggunaan dana tersebut dengan efektif.

4.      Pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya.

            Pembangunan adalah “proses atau usaha perubahan sosial, lebih jauh dijlaskan bahwa pembangunan itu disamping mempunyai tujuan, juga berencana dan rencana itu menggambarkan pertumbuhan yang tetap dan stabil”.

            Menurut koentjaraningrat:

            Melihat pembangunan dari segi sikap mental dan melihat bahwa manusia sebagai individu pelaku pembangunan membutuhkan lima konsep yaitu:

Pertama            : Untuk menghadapi hidup setiap orang harus menilai tinggi unsur-unsur yang menggembirakan dari hidup, rencana, sengsara dan dosa, ada tetapi perlu diatasi dan diperbaiki.

Kedua              : Setiap orang harus bersikap aktif dan tidak pasif.

Ketiga              : Setiap orang harus berusaha menguasai alam serta kaidah-kaidahnya.

Keempat          : Setiap orang dalam aktivitasnya harus berorientasi ke masa depan.

Kelima             : Dalam membuat keputusan-keputusan orang harus berorientasi kepada sesamanya, menilai tinggi kerjasama dengan orang lain, tanpa meremehkan individu dan tanpa menghindari tanggung jawab sendiri. 

            Dari pendapat tersebut diatas, terlihat bahwa pembangunan adalah:

            Suatu proses yang terus-menerus yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, social dan budaya. Ia dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, tekhnologi dan modal, akan tetapi dengan mempertimbangkan pula keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

            Dari defenisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses pembangunan kota adalah merupakan sebagai suatu daya upaya mobilisasi sumber daya yang ada, baik dari pemerintah atau masyarakat/perorangan, swasta dan komunitas yang menghasilkan infrastruktur fisik dan ekonomi untuk mendukung penghidupan dan kehidupan segenap masyarakat penghuni kota.

            Banyak perbedaan definisi tentang pembangunan, baik yang hanya menyangkut satu sektor saja, seperti pembangunan ekonomi, maupun yang multisektoral.

            Untuk sampai pada satu definisi dapat ditinjau dari beberapa pendapat tentang pembangunan antara lain:

1.      Pembangunan adalah pertumbuhan yang didasarkan atas konsep kapitalis.

2.      Pembangunan adalah ketergantungan antara manusia, manusia dengan bumi, dan bumi dengan manusia dari saat ke saat.

3.      Pembangunan adalah proses penentuan alokasi dana, dan penggunaan dana tersebut dengan efektif.

4.      Pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya.

            Pembangunan adalah “proses atau usaha perubahan sosial, lebih jauh dijelaskan bahwa pembangunan itu di samping mempunyai tujuan, juga berencana dan rencana itu menggambarkan pertumbuhan yang tetap dan stabil”

            Melihat pembangunan dari segi sikap mental dan melihat bahwa manusia sebagai individu pelaku pembangunan membutuhkan lima konsep, yaitu:

Pertama    :    Untuk menghadapi hidup setiap orang harus menilai tinggi unsur-unsur yang menggembirakan dari hidup,        rencana, sengsara dan dosa, ada tetapi perlu diatasi dan            diperbaiki.

Kedua      :    Setiap orang harus bersikap aktif dan tidak pasif.

Ketiga       :    Setiap orang harus berusaha menguasai alam serta kaidah-kaidahnya.

Keempat   :    Setiap orang dalam aktivitasnya harus berorientasi ke masa depan.

Kelima      :    Dalam membuat keputusan-keputusan orang berorientasi kepada sesamanya, menilai tinggi sama dengan orang lain, tanpa meremehkan individu dan tanpa menghindari tanggungjawab sendiri.

            Dari pendapat tersebut di atas, terlihat bahwa pembangunan itu adalah: Suatu proses yang terus menerus yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, publik, sosial dan budyaa. Ia dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan modal, akan tetapi dengan mempertimbangkan pula keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

            Dari definisi di atas, dapat ditarik suatu keseimpulan bahwa proses pembangunan kota adalah merupakan sebagai suatu daya upaya mobilisasi sumber daya yang ada, baik dari pemerintah atau masyarakat/perorangan, swasta dan komunitas yang menghasilkan infrastruktur fisik dan ekonomi untuk mendukung penghidupan dan kehidupan segenap masyarakat penghuni kota.

---

Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, CV. Masa Agung, Jakarta, 1990, hal. 49

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 23

Koentjaraningrat, 1983, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, hal. 23

Pengertian dan Perencanaan Tata Ruang Kota

            Pembangunan kota sebagai unsur pembangunan nasional, harus dilakukan secara optimal. Berkaitan dengan hal itu dikeluarkan draft tentang perencanaan Tata Ruang kota.

Pertama    :    Tugas dan tanggung jawab bidang tat ruang ( teknik pnalogi) dalam perencanaan kota berada dalam kewenangan Departemen Pekerjaan Umum sebagai tindak lanjut pasal 2 surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan umum No. 650-1595 dan 503/KTSP/1985 tentang tugas-tugas dan       tanggung jawab perencanaan kota.

Kedua      :    Ketentuan mengenai Tata Ruang Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini berlaku mengikut dalam penyusunan tata ruang kota.

Ketiga       :    1.   Rencana Tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada diktum kedua disusun secara beruntun mulai dari rencana tata ruang kota sampai rencana teknik ruang kota.

                     2.   Dalam hal tedapat kebutuhan mendesak akan salah satu rencana tata ruang kita dapat diselenggarakan penyusun tata ruang kota tersebut, tanpa mengikuti urutan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dalam angka (1) di atas, dengan tetap mengadakan peninjauan seperlunya sebagai pedoman dalam penyusunan tata ruang kota tersebut.

                     3.   Tinjauan seperlunya sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga angka (2) di atas merupakan kegiatan            mengadakan analisa bagi jenis rencana tata ruang kota di atasnya yang belum ada.

Keempat   :    1.   Dalam menyusun tata ruang kota, parat pusat aparat daerah dapat menguasai pihak ketiga.

                     2.  Pihak ketiga sebagaimana diktum keempat angka (1) diatas harus memenuhi kualifikasi teknik perencanaan Tata Ruang kota yang diatur lebih lanjut yang atur  Menteri Pekerajaan Umum.

Kelima      :    Dokuman rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat tentang tentang penetapan Rencana Umum Tentang Tata Ruang Perkotaan, dan dokuman-dokumen rancangan peraturan daerah tingkat dua tentang:

1.      Penetapan rencan Umum Tata Ruang Kota

2.      Penetapan renca detail Tata Ruang Kota

3.      penetapan enca Teknik Tata Ruang Kota.

 Keenam    : 1.  Peratuaran atau keputusa Menteri Pekerajaan Umum yang telah ada dan tidak bertentangan dengan keputusan ini tetap berlaku sampai diubah dan diatur kembali sesuai dengan keputusan-keputusan ini.

                      2.   Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Ketujuh     :    Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.[1]

            Dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut, dijelaskan lebih pengertian perencanaan Tata Ruang Kota yang berbunyi sebagai berikut:

            Perencanan Tata Rung Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana Tata Ruang Kota.

            Berangkat dari defenisi diatas, bahwa Rencana Tata Ruang Kota adalah:

Rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang Kota, yang terdiri adri rencana Umum Tata Ruang Perkotaan, Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota.

---

Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.

Perencanaan Kota

            Perencanaan kota sebagai suatu disiplin ilmu sebenarnya lebih banyak dikaji oleh ilmu arsitektur, khususnya yang membahas tentang perencanaan ruang atau kawasan. Perencanaan kota selanjutnya, berusaha meniti jalur keilmuan melalui akar perencanaan. Perencanaan digambarkan sebagai sebuah kegiatan atau prosedur yang mengatur segala sesuatu sebelumnya atau mengontrol konsekwensi-konsekwensi dari semua tindakan yang diambil. Sebagai suatu disiplin perencana, perencanaan kota (urban planning) merupakan aktivitas merencanakan suatu lingkungan tertentu, yang lebih luas daripada perencanaan lokasi atau fisik, karena mempertimbangkan semua faktor fisik, tata guna lahan, ekonomi, politik, administratif dan sosial yang mempengaruhi wilayah kota.

            Perencanaan kota didefinisikan sebagai berikut:

Intervensi di dalam proses alokasi sumber daya, khususnya terhadap tanah dan kegiatan-kegiatan di atasnya, dalam sistem aktivitas kota regional oleh otoritas publik yang sah untuk mencapai hasil yang diinginkan, dengan menggunakan saran yang sesuai.

            Dalam masalah perencanaan kota, Patrick Gedlles menggunakan teori bahwa:

Perencanaan fisik saja tidak akan dapat meningkatkan kondisi kehidupan di kota-kota, kecuali jika diterapkan secara terpadu dengan perencanaan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan.

            Perencanaan perkotaan merupakan suatu proses regional dan lokal, juga merupakan proses berkesinambungan yang tidak berakhir dengan pembuatan sebuah rencana, tetapi terus berlanjut dengan tahap-tahap pengambilan keputusan, pemantauan dan pelaksanaannya. Artinya memastikan perencanaan kota yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini berarti bahwa perencanaan kota tersebut walaupun menyangkut lingkup pengembangan lingkungan, namun tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi sosial dan politik.

            Memperhitungkan hubungan antara variabel-variabel penduduk dan faktor-faktor sosial, ekonomi inilah yang disebut perencanaan terpadu. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan kota harus bersifat menyeluruh, artinya mengaitkan atau menggabungkan faktor-faktor penduduk, ekonomi, sosial dan politik di dalam kerangka suatu ruang fisik guna tercapainya tujuan sesuai dengan rencana.

            Semenjak beberapa tahun terakhir ini, istilah “urban manajemen” atau lengkapnya “Urban Development Manajemenet” menjadi sangat populer dalam disiplin ilmu perencanaan kota. Di Indonesia istilah tersebut dikenal dengan kata pengelolaan perkotaan atau pengelolaan pembangunan perkotaan.

            Dalam masa perkembangan jangka panjang tahap kedua direkomendasikan agar perencanaan kota direncanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan urutan hierarki yang runtut, mulai dari tata ruang yang berskala nasional, regional, sub regional sampai skala lokal. Hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu:

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

            Perencanaan Tata Ruang wilayah berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara efektif serta alokasi ruang dan kegiatan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan binaan, dengan memperhatikan sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang penting dalam program pembangunan kota terpadu. Dalam hal ini Ir. Parulian Sidabutar menyatakan:

Perencanaan dari bawah semakin diperlukan yang akan menentukan prioritas dan keiginan daerah, serta akan mengarah pada pemanfaatan investasi perkotaan dan sumber daya nasional yang lebih baik.

            Perencaanan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.       Keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya atau fungsi lindung, dimensi waktu, tekhnologi, social budaya serta fungsi pertahanan keamanan.

b.      Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

Berbagai rencana tersebut disusun dengan perspektif menuju ke keadaan dimasa depan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sejumlah mutu hidup penduduk yang lebih baik.

Produk suatu rencana tata ruang wilayah adalah terpadunya pemanfaatan sumber daya guna mencapai sasaran pembangunan diantaranya peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pelestarian sumber daya alam, udara, air, disamping pemenuhan kebutuhan dasar seperti swasembada pangan, sandang, papan.

Dalam system yang mencakup wilayah luas ini, layanan kota mencakup wilayah yang terdiri dari wilayah kota inti, wilayah tepi kota dan bahkan daerah-daerah desa disekitar kota bersangkutan. Masalah pengembangan kota di Indonesia jelas tidak dapat dipisahkan dari pengembangan wilayah. Kota merupakan bagian integral dari wilayah dan menjadi pusat pengembangan wilayah.

Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi factor-faktor dasar kota di Indonesia.

Pertama    :    Perkembangan kota di Indonesia bukan disebabkan adanya industrialisasi, melainkan kurang menguntungkan kondisi didaerah pedesaan. Kondisi ini mempengaruhi factor-faktor dasar kota di Indonesia, antara lain dalam struktur basis perekonomiannya, dimana terjadi dualisme perekonomian kota, yakni ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Kondisi ini memperbesar sektor formal kota, yang pada gilirannya berpengaruh pada struktur fisik kota.

Kedua      :    Keadaan msyarakat, khususnya kondisi struktur pemerintahan di Indonesia dan organisasi masyarakat, tingkat pengetahuan dan kebtuhan dasarnya.

Ketiga       :    Keadaan struktur pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem perangkat pengaturan daeah (desentralisasi) dan             perwakilan pemerintahn pusat daerah (dekonsentrasi).

Keempat   :    Belum mantapnya bidang dan proses prencanaa koya di Indonesia, sehingga mekanisme penduduknya belum bejalan lancar.

Kelima      :    Negaranya jenis kota di Indonesia, terutama menyangkut besaran serta kompleksitas permasalahannya. Hal ini biasa dilihat dari beragamnya kota-kota yang asa di Indonesia, baik kota       besar, kota menengah, maupun kota kecil, dan juga       beragamnya kondisi kota-kota baik yang ada di Jawa maupun diluar Jawa.

            Kelima kondisi diatas berpengaruh terhadap model perencanaan yang diterapkan di Indonesia, karena berbagai kondisi tersebut di upayakan penerapannya model yang sesuai.

            Bila kita mengkaji pembangunan perencanaan di Indonesia, menurut Sudjana Rochyat paling terdapat dua pandangan dasar yang dapat diterapkan untuk mengupas permasalahan dan mengenali berbagai problematika perkotaan:

Pertama    :    Memandang kota sebagai dimensi fisik dari kehidupan usaha manusia yang memberikan berbagai implikasi pada aspek-aspek pembangunan.

Kedua      :    Kota dipandang sebagai suatu sistem yang menyeluruh dari kehidupan dan kegiatan usaha manusia dan masyakat yang terkait dengan upaya dan aspek-aspek pembangunan manusia.

---

B.N. Marbun, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prosepek, PT. Erlangga, Jakarta, 1994. hal.    47

Nana Rukmana, Ir. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan, LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 212

Sudjana Rochyat, Perencanaan Kota di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1995, hal. 17.

Pengertian Perencanaan

Pada hakekatnya hampir semua orang melakukan perencanaan dan perencaan dilakukan berdasarkan alasan-alasan. Di sini penulis kemukakan beberapa pendapat tentang arti perencanaan:

Perencanaan adalah suatu penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

Perencanaan diungkapkan sebagai berikut:

1.      Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, terdapat pada setiap jenis usaha manusia.

2.      Suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya efisien dan efektif.

3.      Suatu penentuan tujuan yang akan dicapai bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

4.      Suatu pengarahan penggunaan sumber ekonomi yang terbatas, adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial, ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

            Berangkat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu perumusan tujuan usaha, prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa mendatang dan diperkirakan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut

Pengertian Strategi

            Strategi adalah usaha yang dilakukan untuk individu maupun kelompok dalam mengolah, mengembangkan serta membangun segala potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

            Batasan defenisi tentang strategi, yaitu:

            Strategi adalah “serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat manajemen puncak dan diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

            Berangkat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mengolah potensi yang dimiliki serta terus menerus berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam berusaha untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.